Jakarta - Perjuangan guru bantu untuk menjadi PNS tak ubahnya bola pingpong. Depdiknas menyerahkan penyelesaian nasib guru bantu ke pemerintah daerah, tapi sebaliknya pemerintah daerah mengaku tidak punya kewenangan dalam pengangkatan PNS.
"Kita sudah diberi solusi, tapi kok ternyata dipingpong," keluh Nina Ratna Wulan, koordinator guru bantu se-Jakarta Timur.
Keluhan ini dia sampaikan usai pertemuan perwakilan guru bantu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (2/4/2009). Pertemuan itu terselenggara setelah ratusan orang guru bantu berunjuk rasa menuntut realisasi janji Wagub DKI Jakarta Priyanto untuk mengangkat mereka sebagai PNS.
Nina menuturkan, para guru bantu sebelumnya sudah mengadukan nasib ke Depdiknas. Jawaban yang mereka terima dari pihak Depdiknas bahwa masalah pengangkatan guru bantu sebagai PNS sepenuhnya merupakan urusan pemerintah daerah dan karenanya disarankan untuk membahasnya dengan Pemprov DKI Jakarta.
Atas saran Depdiknas, maka pada 11 Februari 2009 berlangsung pertemuan antara Forum Guru Bantu Indonesia dengan Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Jakarta Priyanto yang menerima mereka berjanji akan mengangkat 777 guru bantu sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hanya saja tanggal realisasinya baru bisa ditetapkan pada 2 Maret 2009.
"Sampai sekarang surat kepastian tanggal itu belum terbit," papar Nina.
Niat untuk mengkonfrontir Depdiknas dengan BKD DKI Jakarta menemui jalan buntu karena dua pihak sama-sama menolak untuk dipertemukan. Bingung dengan perlakuan demikian, Forum Guru Bantu Indonesia berencana mengadukan nasib mereka secara langsung ke Presiden SBY.
"Soal waktunya kita akan tentukan nanti," imbuhnya.
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews (lh/nrl)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !